Oleh: Dr.Budhi Mulyadi
Pesisir Selatan, REVOLUSI.com.id-Sudah puluhan tahun lamanya, industri kelapa sawit di Indonesia berjalan di atas rel yang timpang. Sebagai salah satu komoditas strategis penyumbang devisa terbesar negara, kue manis industri ini sayangnya belum dinikmati secara adil oleh mereka yang berkeringat di garis depan: para petani sawit mandiri dan pekerja kebun.
Realitas di lapangan menunjukkan sebuah potret buram kelola yang dipenuhi ketidakjujuran oknum pengusaha besar. Mulai dari pengelolaan lahan yang kerap melebihi izin Hak Guna Usaha (HGU), manipulasi harga Tandan Buah Segar (TBS) secara monopolis, hingga pemotongan volume dan harga ekspor yang jauh dari angka sebenarnya demi menghindari kewajiban pajak.
Ketika pemerintah, melalui langkah berani Presiden dan Menteri Keuangan, mencoba mengambil alih kendali ekspor demi menertibkan carut-marut ini, resistensi dari para raksasa sawit langsung terasa.
Pola lama kembali dimainkan: mereka menekan balik pemerintah dengan cara enggan menyerap sawit rakyat, atau jika diambil pun, dihargai dengan sangat murah.
Akibatnya, krisis sawit melanda berbagai daerah, membuat petani swadaya menjadi korban pertama di tengah pertarungan regulasi ini.
Namun, di tengah badai krisis tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang lebih dari cukup untuk bangkit.
Berdasarkan data perbankan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) saat ini mencapai angka yang fantastis, yakni Rp 9.658,5 triliun. Secara teori, kondisi likuiditas perbankan nasional sangat kuat dan siap digunakan sebagai bahan bakar penggerak roda usaha rakyat.
Anehnya, dana segar yang melimpah ini justru mengendap. Pihak perbankan didera ketakutan dan trauma mendalam terhadap bayang-bayang kredit macet (Non-Performing Loan). Ketakutan ini begitu akut, bahkan ketika Menteri Keuangan telah memberikan kelonggaran luar biasa melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan maksimal Rp 100 juta dengan bunga sangat rendah, sebesar 5%.
Perbankan tetap saja ragu dan cenderung menahan kucuran modal untuk sektor akar rumput.
Paradoks ini kian menyakitkan jika kita melihat ke belakang. Selama bertahun-tahun, dana likuid yang super besar ini justru lebih mudah mengalir ke kantong pengusaha-pengusaha besar yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Menggunakan jaminan yang sering kali penuh intrik politik dan manipulasi administratif, mereka dengan mudah mengeruk modal bank, sementara petani kecil harus terseok-seok menghadapi tembok birokrasi yang kaku.
Jika pemerintah konsisten, tegas, dan berani mengalihkan fokusnya untuk menyelamatkan petani sawit UMKM, arah ekonomi bangsa ini bisa berbalik 180 derajat menuju kejayaan.
Kuncinya bukan sekadar menggelontorkan uang, melainkan pada aspek bimbingan dan inkubasi yang menyeluruh.
Saya teringat pengalaman berharga pada tahun 2019, saat diundang oleh Duta Besar RI di Singapura untuk menjadi narasumber di hadapan ratusan pengusaha Singapura.
Di sana, saya memaparkan bisnis start up yang saya kelola.
Setelah sesi tersebut, para pengusaha setempat berbagi cerita yang membuka mata: Pemerintah Singapura memberikan dukungan total bagi pengusaha yang merangkak dari nol. Mereka tidak dibiarkan berjalan sendiri; mereka dibimbing, dimodali, serta diberikan berbagai kemudahan administrasi hingga insentif pajak sampai bisnis tersebut benar-benar mandiri dan kokoh.
Pendekatan ekosistem pendukung (ecosystem enabler) seperti inilah yang belum optimal diterapkan di Indonesia.
Membimbing petani sawit dan pelaku UMKM dari titik nol ibarat kita sedang menanam pohon sawit, kelapa, atau durian.
Kita tidak bisa hanya menanam benih lalu ditinggal begitu saja. Petani dan pengusaha kecil perlu dimodali, dipupuk, dan dirawat secara intensif hingga masa berbuah tiba. Begitu pohon ekonomi itu berbuah, hasilnya akan luar biasa dan berkelanjutan bagi ketahanan ekonomi nasional.
Sudah saatnya kiblat kebijakan ekonomi kita bergeser. Negara tidak boleh terus-menerus memanjakan masyarakat dengan janji-janji manis menjadi aparatur atau pekerja yang bergantung pada anggaran negara, yang secara mental tidak akan membentuk kemandirian seumur hidup.
Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang melahirkan jutaan pengusaha mandiri di sektor pertanian dan UMKM.
Jika potensi dana perbankan yang melimpah itu dikombinasikan dengan program pendampingan yang jujur, ketat, dan berorientasi pada hasil, maka krisis sawit hari ini justru akan menjadi momentum kebangkitan.
Petani kelapa sawit kita tidak akan lagi mendiktekan nasibnya pada oligarki, dan dari sanalah, Indonesia yang maju dan berdaulat secara ekonomi akan benar-benar terwujud.(***)
