Oleh: Rio Aditya
(Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Cilacap)
Di tengah dinamisnya perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan sosial yang kita hadapi hari ini, diskursus mengenai kepemimpinan sering kali terjebak pada perebutan panggung formalitas dan unjuk otoritas.
Banyak yang mengartikan kepemimpinan sebagai alat untuk menguasai, mengendalikan, atau sekadar menegaskan hierarki struktural. Padahal, jika kita bersedia menengok kembali ke dalam akar falsafah luhur yang diwariskan oleh leluhur Nusantara, kita akan menemukan sebuah kompas moral yang jauh lebih mendalam, meneduhkan, sekaligus kokoh: bahwa pemimpin sejati adalah seorang pengayom.
Falsafah kepemimpinan Jawa mengajarkan secara tegas bahwa pemimpin bukanlah penguasa yang bertindak sewenang-wenang atas garis perintah. Tugas utama dari seorang yang memegang amanah kekuasaan adalah melindungi, membimbing, dan memberdayakan.
Dalam konteks kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, nilai ini menjadi sangat relevan.
Organisasi, institusi, maupun struktur sosial apa pun tidak akan pernah mencapai keselarasan yang utuh jika digerakkan oleh rasa takut.
Keberhasilan kepemimpinan diukur dari sejauh mana seluruh elemen masyarakat mampu bertumbuh secara adil dan berjalan selaras tanpa ada yang merasa ditinggalkan.
Empat Pilar Pendekatan dan Ketegasan Jiwa
Untuk mengimplementasikan konsep kepemimpinan yang melindungi tersebut, setidaknya ada empat pilar pendekatan kultural yang harus diinternalisasi oleh setiap pemimpin di setiap tingkatan.
Ngayomi: Adalah kemampuan dasar untuk merangkul semua golongan, menghapus sekat-sekat perbedaan, dan memberikan rasa aman bagi siapa saja yang berada di bawah naungannya.
Ngarsake: Berarti memiliki empati yang tajam untuk senantiasa merasakan kebatinan, kesulitan, serta kebutuhan nyata dari bawahannya atau masyarakat kecil.
Ngawuli:Yakni esensi membimbing dengan kebijaksanaan, memosisikan diri sebagai pamong yang menuntun—bukan menuntut.
*Ngembangke:* Sebuah komitmen besar untuk memberdayakan setiap potensi yang ada agar mereka mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing. Kepemimpinan modern tidak boleh membelenggu ketergantungan, melainkan harus melahirkan kemandirian baru di tengah masyarakat.
Secara lahiriah, ketegasan, keberanian, dan disiplin memang menjadi atribut penting,layaknya seragam loreng organisasi atau baret merah yang melambangkan kesiapan berjuang di garis depan demi membela tanah air.
Namun, ketegasan fisik dan kekuatan atribut tersebut harus selalu dikendalikan oleh kelembutan jiwa, kebijaksanaan, serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai budaya lokal.
Ketegasan tanpa kearifan hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan kearifan tanpa ketegasan akan membuat kepemimpinan kehilangan wibawa dan arahnya.
Kearifan Lokal Menjawab Tantangan Modernitas
Tantangan zaman yang serba cepat dan pragmatis sering kali menggiring kita pada keputusan-keputusan instan yang mengabaikan proses serta etika.
Di sinilah prinsip-prinsip luhur seperti Mikul Dhuwur Mendhem Jero harus dihidupkan kembali.
Seorang pemimpin pengayom wajib menjaga kehormatan kolektif, mengangkat tinggi-tinggi keberhasilan dan kebaikan bersama, sekaligus dengan bijaksana menutup serta memperbaiki kekurangan internal tanpa harus mempermalukan atau merusak tatanan yang sudah ada.
Selain itu, di era komunikasi yang penuh dengan polarisasi seperti sekarang, pola penyelesaian masalah harus mengedepankan prinsip Rembug Rasa Rembug Jiwa.
Segala persoalan kemasyarakatan, seberat apa pun itu, harus dicarikan jalan keluarnya melalui musyawarah yang melibatkan hati nurani dan empati yang mendalam.
Kita juga perlu memaknai ulang prinsip Alon-Alon Waton Kelakon, yang sering disalahartikan sebagai kelambatan. Dalam dimensi kepemimpinan yang matang, prinsip ini adalah tentang konsistensi, kesabaran, serta ketepatan dalam berproses.
Bergerak cepat memang perlu, namun ketepatan dalam melangkah demi keselamatan dan kesejahteraan bersama jauh lebih utama.
Kesimpulan: Pemimpin yang Dicintai, Bukan Ditakuti
"Pemimpin sejati bukanlah sosok yang ditakuti karena otoritas kekuasaannya, melainkan mereka yang dicintai, dihormati, dan diikuti dengan penuh kesadaran oleh masyarakatnya."
Ketika amanah dijalankan dengan prinsip bersedia untuk melayani dan bukan minta dilayani, serta selalu berusaha memberikan teladan nyata dan bukan sekadar melempar perintah, maka kepercayaan publik akan terbangun secara kokoh.
Pada akhirnya, konsep Manunggaleng Kawula Gusti akan tercipta secara organik,sebuah kondisi di mana pemimpin dan yang dipimpin menyatu dalam satu frekuensi nilai luhur dan visi besar yang sama.
Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak seluruh kader organisasi, tokoh masyarakat, dan para pemegang kebijakan di bumi Wijayakusuma untuk merefleksikan kembali peran kita masing-masing.
Mari kita terus bertransformasi menuju kepemimpinan yang berbudi luhur, kepemimpinan yang mengayomi, demi membangun kemandirian, menjaga kondusivitas wilayah, serta mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkeadilan.(***)
